Hubungan Antar Lembaga Negara.

Hi, Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Bismillahirahmanirahim.

Kali ini aku bakal share tentang hubungan antar lembaga negara. Jika informasi ini bermanfaat bagi kalian , Please Share! Itu sangat membantu dan membuat semangat untuk terus berbagi dan belajar bersama 🤗

Sumber Informasi : Buku dan Wikipedia.

Semoga Bermanfaat! ✨

• Sistem Saling Mengawasi dan Saling Imbang Antar Lembaga Negara.

Artinya adalah fungsi mengawasi dan menyeimbangkan (Check and Balances).

• Hubungan Antara Lembaga Negara di Indonesia.

* MPR dengan DPR,DPD.

Keanggotaan MPR yangterdiri atas anggota DPR dan DPD menunjukan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat  karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, DPD merupakan wakil rakyat. Dimana memiliki hubungan erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR.

* DPR dengan PRESIDEN,DPD,MK.

Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MK terlihat dalam tata kerja :

1. Menetapkan Undang-Undang.Kekuasaaan DPR untuk membentuk UU harus dengan persetujuan Presiden,termasuk UU APBN. DPD juga berwenang ikut mengusulkan,membahas,dan mengawasi pelaksanaan UU berkaitan dengan otonomi daerah.DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD.

2. Pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR mendapati bahwa Presiden melanggar UUD’45, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya harus melibatkan MK untuk memeriksa dan mengadilinya.

3. DPR berwenang mengajukan 3 anggota MK, sedangkan MK berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga Negara,termasuk DPR.

* DPD Dengan BPK.

Berdasarkan ketentuaan UUD’45, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR Ketentuan ini memberikan hak  DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya,dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalama proses pemilihananggota BPK. Disamping itu laporan BPK akan dijadikan Sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN.           

                                     

* MK Dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, KY.

Karena kedudukan MPR sebagai lembaha Negara,maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga Negara lainnya yang sama sama memiliki kewenangnan yang ditentukan oleh UUD,maka konflik tersebut akan diselesaikan MK.Dengan kewenangan tersebut MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga Negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga Negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga Negara pada MK.

* MA dengan Lembaga Negara lainnya.

Presiden selaku kepala Negara memiliki kewenangan yang pada pinsipnya merupakan kekuasaan kehakimaan, yaitu memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimangan MA untuk grasi dan rehabilitasi. Sedangkan amnnesti dan abolisi mempertimbangkan DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota MK melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu KY, DPR, dan Presiden. KY yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh presiden. KY juga menjaga dan menegakan kehormatan,keluhuran  martabat dan perilaku hakim.